 |
| Doni Romdoni Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang ( UNPAM ) |
Jurnalistonline.com, JAKARTA -Kasus kepailitan PT. Buana Chandra Mandiri yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 telah menarik perhatian publik dan menjadi topik hangat di kalangan akademisi hukum. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Doni Romdoni Saputra, mencoba untuk menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan teori dan azas hukum yang relevan.
Dalam kasus itu, PT. Buana Chandra Mandiri mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan mereka pailit. Argumen utama yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah proses voting kreditur yang menolak Rencana Perdamaian dianggap tidak sah. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa proses voting tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Dari perspektif hukum, penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta hukum merupakan kewenangan dari pengadilan tingkat pertama atau Judex Facti. Sesuai dengan Pasal 30 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh UU No. 5/2004 dan UU No. 3/2009, kasasi hanya dapat diterima jika terdapat kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran terhadap perundang-undangan.
Dalam konteks ini, teori hukum yang relevan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum. Keadilan dalam proses hukum diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti. Sedangkan kepastian hukum diperoleh melalui penerapan peraturan dan prosedur yang jelas serta konsisten.
Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi PT. Buana Chandra Mandiri menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam proses kepailitan. Hal ini juga menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal voting kreditur dalam proses PKPU.
Sebagai rekomendasi, penting bagi para debitor dan kreditur untuk memahami secara mendalam tentang prosedur dan hukum kepailitan. Hal ini akan membantu mereka dalam menavigasi proses hukum dengan lebih efektif dan menghindari ketidakpastian hukum. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat luas tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku juga sangat diperlukan.
Dalam konteks akademis, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya analisis hukum yang mendalam dan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang teori hukum dan penerapannya dalam kasus nyata sangat penting bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum.
Dengan demikian, kasus kepailitan PT. Buana Chandra Mandiri memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum dalam proses hukum. Hal ini juga menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang teori hukum dan penerapannya dalam kasus nyata sangat penting bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dan menjadi landasan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kepailitan di Indonesia.*** Hpp
