Jurnalistonline.com, JAKARTA - Dewan Penasehat sekaligus Peneliti Senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Prof. Ali Munhanif menilai naiknya harga BBM untuk kemudian dialihkan ke subsidi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru berdampak lebih baik.
"Ini mengingat bahwa BBM dapat membuat masyarakat terlena dan jauh dari kata mandiri," kata Ali dalam FGD yang diselenggarakan Harmoni Muslim Nusantara bertajuk 'Harga BBM berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran', Jumat (21/10/2022).
Dia menambahkan bahwa kebanyakan BBM yang disubsidi tidak sesuai target yang diharapkan.
"Dari segi kemampuan negara dalam menopang kenaikan minyak global, negara Indonesia sedang berada dalam fase dilema menghadapi harga minyak. Pemerintah mencoba segala cara untuk menjaga daya beli dan daya tahan masyarakat dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi program utama” kata Munhanif.
Munhanif menambahkan bahwa subsidi BLT BBM saat ini menjadi langkah awal yang harus tepat sasaran, agar masyarakat nantinya terbiasa dan tidak bergantung pada harga minyak bersubsidi.
"Transisi masyarakat diperlukan dalam pemanfaatan subsidi supaya tepat dan berkeadilan," kata dia
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surya Vandiantara, mengatakan sering terjadi mispersepsi seolah subsidi BBM digantikan BLT.
"Padahal BLT adalah stimulus perangsang pertumbuhan ekonomi, awalnya kebutuhan konsumtif menjadi produktif," kata dia
Kunci utama dalam meningkatkan ekonomi, dikatakan Surya, adalah memperbaiki produktivitas masyarakat dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM.
"Untuk memperbaiki produktifitas, masyarakat dapat dilakukan dengan membuat gardu listrik efisiensi anggaran diperkukan untuk meningkatkan produktivitas nasional," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Lutfi Hakim menilai, apabila subsidi BBM dicabut, maka masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Ini dapat menimbulkan daya beli masyarakat yang kurang sehingga akan terjadi efisiensi yang berdampak pada PHK karyawan yang akan dilakukan oleh perusahaan," kata dia.
"BLT hanya didapatkan oleh masyarakat dalam beberapa bulan sedangkan dampak dari kenaikan BBM bisa bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yg ketat terkait subdisi BBM," pungkasnya
