Jurnalist.online, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyebut kasus kebocoran data peserta BPJS dalam hal ini tentunya tindak pidana. Siber bareskrim polri telah mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Adapun langkah yang diambil yaitu Dirtisiber bareskrim telah melakukan pendalaman kasus ini dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kemudian pada hari ini mengklarifikasi pejabat BPJS Kesehatan,
"Bukan (Dirut), salah satu pejabat yang berwenang betul-betul Ia bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS ksehatan" kata Rusdi kepada wartawan di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta pada Senin (24/5).
Rusdi mengatakan, klarifikasi sudah dimulai sejak 10:30 WIB, informasi yang didapat tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.
"Nanti dilihat, ada kemungkinan itu akan dilihat nanti oleh penyidik yg penting penyidik mendapat informasi dulu informasi ini dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini. tentunya perkembangan nanti penyidik akan menginformasikan kepada khalayak" ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tjahjo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).
“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” tegas Menteri Tjahjo, Sabtu (22/5).
Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. (Fanss /Hapip)
